Pemberlakuan car free day di beberapa jalan protokol segera diberlakukan pada bulan mei 2010 ini.dimana tujuan dari policy ini adalah terwujudnya kota yang bebas macet dan bebas polusi.Dan kebijakan ini sudah diputuskan oleh Pemkot Surakarta dengan sebuah konsideran dalam rangka mewujudkan kota dengan semboyan "MOVE PEOPLE NOT CAR".
Saya kira keputusan yang harus diambil oleh penguasa kota ini adalah sebuah keputusan yang cukup ideal sebagai sebuah pilihan kebijakan.
Namun dibalik akan di implementasikannya kebijakan ini nampaknya tidak begitu saja mulus dan diterima sebagai sebuah kebijakan yang dapat direspon oleh masyarakat,tidak sedikit komplain yang muncul seperti para pedagang pelaku ekonomi disekitar jalan yang akan diperlakukan "car free day" yang notabene terkait dan secara langsung membawa implikasi terhadap kepentingan mereka.
Sehingga kesimpulannya adalah resistensi atau penolakan masih harus dihadapi ketika kebijakan ini nantinya di implementasikan.Bahkan tidak luput juga pengamatan dari beberapa pihak baik para politisi ,pemerhati masalah sosial ekonomi dan lain sebagainya.Maka dari sana akhirnya akan muncul suatu pertanyaan yang cukup mendasar,yaitu "mengapa " dan "bagaimana proses penyusunan /formulasi dari kebijakan itu tadi pada awalnya muncul dan pemerintah harus bersikap demikian dan pertanyaan lanjutannya adalah apakah kebijakan ini sudah benar merupakan sebuah agenda setting dari sebuah kebijakan publik
Untuk menjelaskan mengapa kebijakan car free day ini sudah menunjukkan signal akan adanya penolakan dari masyarakat .mari kita menengok sebentar teori tentang kebijakan publik.Kimber,1974 dan Hogwood &guun 1986,dijelaskan bahwa kreteria issue menjadi kebijakan publik adalah harus mencakup hal hal atara lain yang salah satunya memberi pengertian bahwa menyangkut emosi tertentu dan kepentingan tertentu dari sudut kepentingan orang banyak dan mendapat dukungan media massa,serta lebih dari itu adalah telah mencapai titik partikularitas tertentu dan berdampak dramatis.Sehingga dari konsep tersebut sebuah issue tidak serta merta dijadikan sebuah kebijakan dan tidak secara otomatis,harus dilalui prosesnya agar sebuah kebijakan public tidak menghadapi konflik
Apalagi penerapan car free day ini belum di sosialisasikan dan bahkan banyak pihak meminta terlebih dahulu agar dilakukan sebuah kajian yang mendalam sehingga tidak memunculkan spekulasi terhadap pengertian dari masyarakat..Kalau pemkot harus memutuskan kebijakan tersebut idealnya memang harus dibicarakan secara tebuka dan transparan yang bisa memberikan penjelasan dari aspek benefit dan costnya.Contoh yang sudah dihadapi/dirasakan implikasinya adalah dari pihak pedagang/pelaku ekonomi yang kebetulan memerlukan aksesbiltas dari jalur atau jalan yang akan diberlakukan bebas dari parkir,bahkan mungkin implikasi yang lebih meluas adalah kemungkinan hilangnya sumber pendapatan dari sector informal lainnya misalnya tukang parkir,dsb.
PERLUNYA PENGENALAN SITUASI PROBLEMATIS.
Kebijakan car free day ini mungkin akan menjadi tidak populer apabila kebijakan ini dirumuskan secara salah.(muhajir Darwin.dalam makalah ,tahap tahap perumusan masalah),menjelasakan bahwa jika suatu kebijakan dirumuskan secara salah,maka proses kebijakan itu akan mengalami kesalahan yaitu, melakukan secara benar untuk memecahkan masalah yang dirumuskan secara salah..Hal ini menjelaskan bahwa pengenalan situasi problematic yang tepat adalah sangat penting.Sebagai contoh pemberlakuan “car free day “ ini adalah dalam rangka menarik wisatawan atau dalam rangka terciptanya kota yang bersih tanpa polusi atau hanya meniru kota kota diluar negeri sana ,seperti Singapura,korea,atau bahkan negara negara di eropa yang notabene belum/tidak sesuai karakter social ekonomi dan budayanya.
Kemudian apakah sudah diperhitungkan implikasi social ekonomi,karena apalah artinya sebuah kebijakan apalagi hanya didorong oleh suatu obsesi tetapi belum jelas akan memecahkan suatu permasalahan apa yang sebenarnya..Sebagaimana telah diuraiakan diatas bahwa kebijakan car free day ini sudah ada tanda tanda yang dipertanyakanoleh masyarakat dan beberapa elit politik local serta beberapa kelompok yang menolak.Untuk itu lebih baik memang jangan terlalu tergesa gesa dalam melaksnakan kebijakan ini,sosialisasi yang didasari oleh kajian dan proses brainstorming dalam rangka memunculkan ide,tujuan dan strategi yang dapat membantu mengidentifikasi dan menkonseptualisasikan situasi problematic mengapa perlu pemberlakuan car free day.mengapa perlu demkian,karena car free day ini esensinya adalah menutup jalan untuk dilewati kendaraan bermotor atau tidak boleh dipakai untuk parkir,karena bukankah jalan itu adalah barang public yang fungsinya untuk dilewati.Sebab perlu dimaklumi juga bahwa budaya masyarakat kita sekarang ini masih belum membudaya untuk menggunakan kendaraan umum,apalagi akses untuk memiliki kendaraan pribadi sangat mudah misalnya dengan banyaknya dealer dealer yang menawarkan kredit dengan mudah disamping juga sifat konsumeritas masyarakat yang masih cukup tinggi.
Sekali lagi mari kita tawarkan bergaining kebijakan ini kepada masyarakat agar tidak muncul resistensi.Secara pribadi saya memang mengapresiasi ide walikota solo yang ingin mewujudkan kota solo yang bersih,segar,mengurangi kemacetan.Namun perlu dimaklumi bahwa pendapat dan kepentingan dari masyarakat sangat beragam dan heterogin secara social ekonomi.terimakasih,semoga dapat diterima sebagai urun rembug saja..( Agustav,dari goa hantu,Mei,2010).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar